Dampak dan Isi Perundingan Renville

perundingan renville

Dunia internasional mengecam tindakan Agresi Militer Belanda I terhadap Indonesia karena hal itu dapat merusak perdamaian dunia. Melihat masalah antara Indonesia-Belanda, Amerika Serikat mengusulkan untuk membentuk suatu badan komisi jasa-jasa yang disebut dengan Komisi Tiga Negara (KTN). Karena permusuhan yang tak kunjung reda antara Belanda-Indonesia itu maka Dewan Keamanan PPB pun menyetujui apa yang telah diusulkan Amerika Serikat.

Anggota KTN tersebut tentunya berasal dari beberapa Negara, diantaranya:
1. Richard Kirby, ia adalah wakil dari Australia yang dipilih oleh Indonesia
2. Paul van Zeeland, ia adalah wakil dari Belgia yang dipilih oleh Belanda)
3. Dr. Frank B. Graham, ia adalah wakil dari Amerika Serikat yang dipilih oleh Belgia dan Australia)

Dengan terbentukknya KTN tersebut, diadakanlah Perundingan Renville yang dilaksanakan di Kapal Renville yang secara resmi dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Dibawah ini adalah pihak-pihak yang menghandiri Perundingan Renville:
1. PBB sebagai mediator, diwakili oleh Grank Graham (ketua) dan Richard Kirby (anggota).
2. Delegasi Belanda, diwakili oleh R. Abdul Kadir Wijoyoatmodjo (ketua).
3. Delegasi Indonesia, diwakili oleh Mr. Amir Syarifuddin (ketua).


Perundingan ini berjalan alot, karena kedua pihak berpegang teguh pada pendiriannya masing-masing. Meski perundingan berlangsung alot, akhirnya pada tanggal 17 Januari 1948 naskah Persetujuan Renville berhasil ditandatangani.

Kedua Negara sangat berpegang teguh pada pendirian masing-masing membuat suasana perundingan menjadi alot. Namun pada akhirnya perundingan itu pun menemukan titik temu. Dan pada tanggal 17 Januari 1948 naskah Persetujuan Renville pun berhasil ditandatangani. Berikut ini adalah hasil (isi) dari Perundingan Renville:
1. Penghentian baku senjata.
2. Daerah-daerah di belakang Garis van Mook harus dikosongkan dari pasukan RI.
3. Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui plebisit terlebih dahulu.
4. Dalam Uni Indonesia Belanda, Negara Indonesia Serikat akan sederajat dengan Kerajaan Belanda.

Meskipun Perundingan Renville itu adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, tetap saja hal ini mengakibatkan posisi Indonesia semakin sulit dan wilayah Indonesia semakin sempit. Kesulitan itu ditambah lagi dengan blokade ekonomi yang dilaksanakan Belanda.

Tak hanya itu, kesepakatan Renville ini juga mengakibatkan kabinet Amir Syarifuddin jatuh. Akhirnya, Amir Syarifuddin menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 23 Januari 1948 yang kemudian digantikan oleh Kabinet Hatta. Pada masa Kabinet Hatta, Mohammad Hatta merangkap jabatan yaitu sebagai wakil presiden Republik Indonesia dan perdana menteri. Kabinet Hatta berusaha menaati hasil perundingan Renville. Tujuannya adalah agar strategi diplomasi masih dapat dijalankan. Keputusan-keputusan Perundingan Renville mengalami hal yang sama dengan Persetujuan Linggarjati. Belanda melakukan aksi militernya yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948.